Medan | Lintasgayo.com – Rencana untuk mendirikan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kian hari kian berhembus kencang, dan pembentukan Provinsi ALA merupakan suatu keharusan yang mendapat dukungan dari masyarakat luas khususnya dari wilayah tengah provinsi Aceh.
Untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat tersebut, maka Ketua Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Lauser Antara (KP3ALA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara disalah satu hotel di Medan, Sumatera Utara, Minggu, 11/10/2020.
Hampir semua tokoh dari wilayah tengah hadir seperti, Dr.Rahmat Salam,MSi sebagai Ketua Harian Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara dan disini menjadi Moderator sekaligus pembicara, Burhan Alfin Sekretaris KP3ALA Pusat, Alwin Al-Lahad Ketua KP3ALA Bener Meriah, Drs. Armen Desky Ketua KP3ALA Aceh Tenggara, Zam Zam Mubarak Ketua KP3ALA Aceh tengah, Sadra Munawar Ketua GP ALA Bener Meriah, dan sejumlah anggota.
Termasuk beberapa pejabat dari wilayah tengah yang memenuhi undangan tersebut seperti, Tgk. H. Sarkawi Bupati Bener Meriah, Muhammad Saleh Ketua DPRK Bener Meriah, H. Firdaus, S.KM Wakil Bupati Aceh Tengah, H. Muhammad Amru, M.S.P Bupati Gayo Lues, H. Ali Husin Ketua DPRK Gayo Lues, H. Ibnu Hasim Wakil Ketua DPRK Gayo Lues termasuk para pejabat dari Aceh Singkil, Subulussalam serta tokoh-tokoh lainnya.
Bupati Bener Meriah, Tgk.H.Sarkawi dalam Rakor tersebut secara tegas mengatakan, perjuangan-perjuangan yang lalu kita dihadapkan oleh rintangan dan halangan yang mendesak sehingga perjuangan kita terhenti, ujar Tgk. H. Sarkawi.
“Ada momen yang tidak kita dapatkan pada perjuangan sebelumnya , yang pertama kita di hambat oleh moratorium pemekaran daerah kebijakan pemerintah pusat. Papua akan di mekarkan maka ini akan menjadi momen untuk kita berjuang untuk pemekaran ALA, maka kita harus bergerak secara bersama agar cita-cita kita ini tercapai. SDA terbesar ada di wilayah kita akan tetapi keadilan di wilayah kita kurang kita rasakan,
“Insya allah apabila provinsi kita mekar maka kemajuan di daerah kita akan terwujud”, tegas Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi.
“Kami dari Bener Meriah siap dengan segala tugas yang diberikan kepada kami, Bener Meriah akan melakukan peran apapun yang diminta, kali ini harus jadi, kita tidak mau lagi dipermalukan oleh sejarah”, tegas Sarkawi.
Sementara Ketua DPRK Bener Meriah M.Saleh berharap kepada bapak Bupati, dan Ketua DPRK yang ada di ruangan ini, cita-cita ini akan terwujud dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Kita harus sepakati bersama untuk bertemu dengan Gubernur secepatnya, saya berharap kita bersama-sama adakan rapat di setiap Kabupaten agar langkah-langkah yang kita lakukan ke depannya tepat dan cepat”, tegas Muhammad Saleh.
Bupati Gayo Lues , H. Muhaammad Amru mengatakan, upaya untuk melahirkan Provinsi Aceh Leuser Antara bukan Cipta gagasan dan bukan hal yang baru, kita sepakat ini adalah perjuangan lanjutan apa yang dilahirkan oleh leluhur-leluhur kita dahulu, sebutnya.
Sedangkan Wakil Bupati Aceh Tengah H. Firdaus, S.KM mengatakan, semangat kami dari aceh tengah menggebu-gebu untuk hadir dalam kegiatan ini, untuk perjuangan provinsi ALA membutuhkan usaha yang kuat, kita tau bahwa usaha kita ini pasti akan banyak rintangan yang akan kita hadapi oleh sebab itu apabila kita bersama menghadapi ini maka semua akan terlaksana dengan baik.
‘Kta kibarkan semangat ALA kepada masyarakat dan Aparatur Kantor kita melalui pesan-pesan dan spanduk-spanduk tentang ALA,” ungkapnya.
“Saya dengar-dengar kekhawatiran dari pusat ialah Potensi Wilayah yang kita miliki untuk memekarkan daerah oleh karena itu kita menggali potensi apa saja yang kita miliki di Wilayah kita ini,” tandas Firdaus.
Sementara perwakilan Kota Subussalam mengatakan, salam dan mohon maaf dari Walikota dan Pak Wakil Walikota Subussalam tidak bisa hadir karena sedang rapat ke Jakarta , tentu sebagai kota termuda diantara Kabupaten/Kota yang ada di ALA ini kami berterimakasih kepada bapak/ibu yang sudah berjuang sejak lama untuk terbentuknya Provinsi ALA ini, kita sepakat untuk penyempurnaan kembali kepanitiaan dan kami sangat mendukung.
“Kegiatan ini kita harus memaksimalkan kegunaan media, oleh sebab itu karena ini terbuka oleh umum maka ia harus memanfaatkan media dan teknologi untuk menyebarkan berita dan informasi ini”, ujarnya.
Tokoh dari Subulussalam itu juga mengatakan, Subussalam agar dilibatkan dalam pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara karena dalam perjuangannya kami juga terlibat pada perjuangan terdahulu.
“Kami dari kota Subulussalam menerima dengan ikhlas apabila rapat lanjutan dari kegiatan ini dilaksanakan di Subussalam, dan nanti akan kami sampaikan kepada Walikota dan Ketua DPR,” harapnya.
Sementara itu Dodi Staf Ahli Bupati Aceh Singkil mengatakan, kita harus belajar dari kesalahan kita terdahulu pada Saat Pembentukan ALA ini, kita harus berkeyakinan bahwa ALA ini harus Jadi dan harus menjadi Provinsi.
“Di Wilayah kita ini terdapat 2 Salam dari 3 Salam yaitu Babussalam dan Subussalam maka tidak ada alasan untuk tidak terbentuknya Provinsi ini”, katanya menegaskan.
Drs. H. Armin Riski , Tokoh Senior Pembentukan ALA menceritakan Sejarah Perjuangan terdahulu dan mengatakan.
“Saya sudah bersumpah semoga saya diberikan umur yang panjang dan saya mengatakan ALA harus mekar, kita tidak perlu takut kita ini ingin mekar bukan Makar, maka jangan lagi lakukan langkah-langkah yang membuang-buang waktu, buat gerakan dan strategi yang tepat,” tandasnya.
“Kita harus siap apapun harus kita lakukan, kita disini ingin memajukan Aceh, tidak salah apabila terdapat beberapa Provinsi di Aceh akan tetapi hanya ada 1 Wali Nanggroe, semangat buat kita semua agar cita-cita kita terwujud,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini tokoh Masyarakat/Komite Pusat Aceh Tenggara Burhan mengatakan, Bupati Aceh Tenggara sangat mendukung, beliau mengatakan kepada saya secara langsung, bahwa beliau menyampaikan salam dan apabila sudah saatnya pak Bupati akan tampil ke Publik.
“Untuk itu kita harus pelajari strategi nasional, dokumen terakhir sudah kita sampaikan ke Komisi 2 dan sudah kita sampaikan ke Sekretariat Negara, secara dokumen kita rasa sudah lengkap tinggal dibutuhkannya keberanian membuat kebijakan yang tepat dari Pimpinan Daerah Bupati maupun DPR,” jelasnya. (PM/AL)
