by

Pedulikah APBA dan APBK Aceh Tengah Terhadap UGP

Oleh : Yunadi HR, S.IP

Takengen | Lintas Gayo – Ciri sebuah bangsa yang maju, yang memiliki peradaban, salah satunya ditunjukkan dengan adanya tulisan. Bahkan yang membedakan manusia zaman Prasejarah dan manusia yang beradab adalah saat sekumpulan manusia itu mengenal adanya aksara atau tulisan.

Kemudian; standar hidup yang baik manusia manaka tercukupinya sandang dan pangan dan terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan mendasar lainnya yaitu Kesehatan, dan pendidikan yang memadai.

Menilik hal-hal tersebut; kiranya semua itu sudah dan telah seharusnya mampu tercukupi bagi kita dalam kondisi sekarang ini. Terlebih dengan potensi SDA yang ada; sebenarnya menjadi sebuah keniscayaan bila masih banyak rakyat yang tidak terlayani kebutuhan – kebutuhan mendasar tersebut.

Aceh secara umum; dengan latar belakang Konflik yang berkepanjangan yang dijalani lebih dari tiga puluh tahun; telah membawa kita pada kondisi yang cukup tertinggal; sehingga saat ini dengan kelonggaran Anggaran yang tersedia telah seharusnya Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota secara bersinergi untuk terus fokus pada tiga hal yaitu; Ekonomi, Kesehatan, dan pendidikan. Ekonomi tentu jabarannya sangat luas, mulai dari pertanian sampai pada pemasaran produk-produk unggulan. Kemudian kesehatan; juga demikian memiliki skema layanan yang telah semestinya diperluas dan ditingkatkan kualitasnya; serta Pendidikan yang berkualitas, merata dan adil. Sehingga tidak lagi muncul mata anggaran Pengadaan Daster dan jenis-jenis pakaian dalam lainnya seperti yang terjadi pada Anggaran Provinsi Aceh (APBA 2015) yang disampaikan ke mendagri.

Berbicara pendidikan;

Jantung dari sebuah negeri, adalah adanya sarana pendidikan yang baik; adanya sebuah kampus yang didalamnya mampu menghasilkan kader-kader pemimpin dimasa yang akan datang. Kampus bukanlah sarana bisnis, melainkan sebuah sarana ‘kawah candra dimuka’ sebuah pintu gerbang untuk menghasilkan kader-kader intelektual; yang mumpuni dan terasah dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman kedepan. Lalu bagaimana kondisi hari ini?. Bagaimana Pemerintah Aceh menyikafi hal ini?. Agustus tahun ini Aceh akan memasuki masa 10 Tahun berjalannya MoU Helshinki… Dan hampir 9 Tahun Aceh Menerima dana Otsus. Lalu apa pengaruhnya terhadap dunia pendidikan di Aceh Tengah?. Khusunya pendidikan tinggi; atau lebih kita fokuskan lagi Kampus kebanggaan Masyarakat Tengah Tenggara Aceh;salah satunya UNIVERSITAS GAJAH PUTIH…???.

Universitas Gajah Putih Takengon yang didirikan Pada Tahun 1986, atau kurang lebih 29 Tahun yang lalu; kondisi hari ini sangat mengenaskan. Tidak berbanding lurus dengan renta nya usia kampus tersebut. ditinjau dari manajemen kampus; ahir-ahir ini begitu sering terjadi gesekan dalam tatakelola Kampus; sehingga sering terjadi konflik-konflik internal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Dari sisi sarana dan prasarana; tidak lebih dari sebuah sekolah Menengah Umum swasta; benar-benar tidak memadai. Yang sangat mengkhawatirkan adalah dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa-mahasiswi yang mendaftar pun, terjadi penurunan yang signifikan. Ibarat penyakit; kondisi Universitas Gajah Putih (UGP) sudah pada tataran penyakit kronis Stadium Ahir. Hidup segan Mati pun tidak mau…

Apakah hal ini tidak diketahui Pemerintah Aceh..?. Kami rasa mereka tau..!!!. Karena pada Tahun 2011 kami pernah Mendemo Gubernur Aceh (saat Itu Irwandi Yusuf); dan saat itu Irwandi Yusuf menjanjikan akan lebih peduli terhadap UGP…dan saat itu beliau mendisposisi Pinjam Pakai 30 Hektar Lahan Untuk UGP. Kemudian apakah sekarang Pemerintah Aceh dibawah Kepemimpinan Zaini Abdullah Tau?. Kami rasa pasti mereka tau. Lalu apakah DPRA mengetahui Keadaan Kampus UGP saat ini; tentu mereka pasti tau; terutama wakil Rakyat dari DAPIL IV DPRA. Ada 6 wakil rakyat dari Aceh Tengah dan Bener Meriah. Jadi sungguh naif manakala dalam persidangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2015 tidak menyertakan alokasi anggaran guna peningkatan kapasitas dan fasilitas pendidikan khususnya UGP. Kami katakan itu naif; karena pada tahun 2011 di bulan Februari; (Harian serambi Februari 2011); Universitas Samudra Langsa yang usianya lebih muda dari UGP pernah menerima dana APBA kurang lebih 5 Milyar guna pembelian lahan dari PTPN untuk perluasan Kampus UNSAM, dan sekarang UNSAM sudah berstatus Negeri.

Bagaimana dengan Bupati dan DPRK Aceh Tengah?.

Kepedulian Bupati dan DPRK Aceh Tengah Terhadap Univeristas Gajah Putih; kali ini benar-benar kembali ingin kita lihat. Saat pilkada Aceh Tengah 2012 berahir dengan dilantiknya Bupati Aceh Tengah Ir. Nasaruddin,MM; pada 27 Desember 2012. Kami pernah menyampaikan agar kiranya selama bupati menjabat 2012 -2017; kita bisa berharap bahwa UGP akan mengalami penegrian. Katakanlah dalam periode itu belum juga Negeri; minimal arah dan langkah menuju penegrian tersebut telah disusun dalam Blue Print yang jelas. Sehingga itu dapat menjadi Legacy (warisan) yang mulia saat Bupati Mengahiri masa jabatannya kedepan, yaitu lahirnya Universitas Negeri Gajah Putih Takengon.

Lalu bagaimana dengan DPRK Aceh Tengah?. Pada Tahun 2013; kami pernah menyampaikan pada beberapa Anggota DPRK Aceh Tengah Periode 2009 – 2014; agar kiranya DPRK Aceh tengah menunjukkan kepedulian nyata kepada UGP. Saat itu kami menyampaikan agar kiranya setiap anggota DPRK Aceh Tengah Mengalokasikan dana Aspirasi Masing – Masing Rp. 100.000.000,-(seratus Juta rupiah). Dengan asumsi 30 X 100jt = 3 Milyar; untuk membangun Perpustakaan Induk yang memadai untuk UGP. Akan tetapi saat itu dari 30 anggota DPRK hanya 5 orang yang menyepakati;sisanya dengan berbagai alasan saat itu belum menyangupi.

Jadi kami rasa inilah momentumnya; bahwa kita meminta kepedulian yang nyata dari Gubernur Aceh dan DPRA serta Bupati Aceh Tengah dan DPRK Aceh Tengah; untuk benar – benar menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan tinggi di wilayah tengah tenggara Aceh; dan UGP Khususnya. Inilah saatnya kita ingin melihat dalam skema APBA tercantum alokasi anggaran penguatan kapasitas dan fasilitas UGP. Inilah saatnya kita ingin melihat dalam APBK Aceh Tengah adanya mata Anggaran Pembanguan Perpustakaan induk UGP dengan fasilitas yang baik, bukan hanya sekadar proyek. Dan bila ini juga tidak muncul baik dari APBA murni atau perubahan, APBK murni ataukah perubahan;atau dari dana Otsus; maka kami rasa para anggota Legislator dan Eksecutif baik di level provinsi dan kabupaten; bukan hanya buta penglihatannya, tapi mungkin telah buta mata hati dan telah tuli penglihatannya. Kita hidup dinegeri syariah; dan islam Perintah pertamanya adalah Iqra’ (Bacalah); artinya Pondasi ummat berada di pendidikan. Bila kita justru melalaikan dan tidak perduli dengan pendidikan, padahal kita memiliki kewenangan untuk itu…maka itulah kaum yang sesungguhnya sangat merugi.

Majunya sebuah suku bangsa ditandai dengan meningkatnya taraf hidup dan kesehatan yang berkorelasi langsung terhadap pendidikan bangsa tersebut.

Tahun ini 10 Tahun MoU Helshinki; 9 Tahun Otsus Aceh dengan trilyunan Dana Yang dikucurkan. Akankan kita melihat Skema APBA dan APBK Aceh Tengah Mencantumkan Anggaran yang memadai untuk UGP??. Bila iya,mereka telah sadar; bila ternyata tidak….. Semoga mereka disadarkan,sebelum nilai-nilai kesadaran itu menjadi tidak lagi berarti. Semoga.

**Penulis; Dosen FISIPOL UGP Takengon.

Comments

comments